Skip to main content
Home  ›  Edukasi  ›  Pendidikan

Jelaskan Perubahan Kurikulum Pendidikan Indonesia 2026: Dampak pada PPKn dan Tips Adaptasi Guru

Diperbarui: 30 November 2025

Ringkasan cepat:

  • “Perubahan kurikulum 2026” di sekolah sebenarnya merujuk pada penyempurnaan Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 yang diatur lewat Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 dan regulasi turunannya, bukan ganti kurikulum total.
  • Tahun pelajaran 2025/2026 (sering disebut guru sebagai “kurikulum 2026”) tetap memakai Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Namun, ada penegasan dan penyesuaian, terutama pada capaian pembelajaran (CP) Pendidikan Pancasila/PPKn dan Profil Pelajar Pancasila.
  • Di Kurikulum Merdeka, PPKn berganti nama menjadi Pendidikan Pancasila namun isinya tetap memadukan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, berorientasi pada Profil Pelajar Pancasila.
  • Dampak paling terasa bagi guru PPKn: harus menguasai CP Pendidikan Pancasila terbaru, menyusun TP–ATP dan modul ajar berbasis projek, serta mengintegrasikan 6 dimensi Profil Pelajar Pancasila dalam pembelajaran.
  • Artikel ini membantu guru memahami apa yang berubah, apa yang tetap, dan langkah praktis adaptasi di kelas PPKn/Pendidikan Pancasila, dengan tetap menjaga nilai-nilai Islam dan Pancasila berjalan selaras (misalnya pada aspek akhlak mulia, amanah, dan keadilan).

Daftar isi

Kapan guru perlu serius memahami perubahan kurikulum 2026?

Tahun pelajaran 2025/2026 sering disebut guru sebagai “kurikulum 2026” karena efeknya baru terasa penuh di kelas-kelas yang sudah menerapkan Kurikulum Merdeka dan CP terbaru. Guru PPKn/Pendidikan Pancasila wajib serius mempelajari perubahan ketika:

  • Sekolah resmi beralih ke Kurikulum Merdeka atau memperluas implementasinya ke lebih banyak kelas.
  • Daerah/wilayah mengeluarkan kebijakan turunan (dinas pendidikan, KKG/MGMP) yang mensyaratkan perangkat ajar sesuai CP Pendidikan Pancasila terbaru.
  • Mapel PPKn di rapor dan perangkat ajar mulai berganti nama menjadi Pendidikan Pancasila (khusus jalur Kurikulum Merdeka), sementara isi materi tetap memuat Pancasila dan kewarganegaraan.
  • Sekolah menuntut pembelajaran berbasis Profil Pelajar Pancasila beserta projek penguatannya.

Kalau guru hanya mengajar “seperti biasa” tanpa memahami regulasi, biasanya masalah muncul saat penyusunan perangkat, supervisi, akreditasi, dan asesmen siswa.

Apa yang dimaksud perubahan kurikulum pendidikan Indonesia 2026?

Secara regulasi, “perubahan kurikulum 2026” merujuk ke rangkaian kebijakan yang puncaknya adalah:

  • Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah.
  • Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 sebagai perubahan atas Permendikbudristek 12/2024, yang menegaskan tidak ada pergantian kurikulum nasional: sekolah tetap boleh menggunakan Kurikulum 2013 dan/atau Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2025/2026.

Bagi guru PPKn/Pendidikan Pancasila, ada beberapa poin penting:

  1. Di jalur Kurikulum Merdeka, mapel PPKn berganti nama menjadi Pendidikan Pancasila, walau isi tetap mencakup Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan kewarganegaraan modern.
  2. Capaian Pembelajaran (CP) Pendidikan Pancasila mengalami penyempurnaan lewat keputusan Kepala BSKAP yang mengubah beberapa ketentuan CP, termasuk penekanan pada Profil Pelajar Pancasila.
  3. Profil Pelajar Pancasila sebagai “bintang penuntun” kurikulum dikuatkan: 6 dimensinya — beriman dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif — harus tercerminkan dalam pembelajaran PPKn/Pendidikan Pancasila.

Jadi, yang berubah bukan sekadar nama mapel, melainkan cara pandang: dari PPKn yang sering dianggap teori ke Pendidikan Pancasila yang menuntun karakter dan praktik nyata kewarganegaraan.

Syarat yang perlu disiapkan guru PPKn/Pendidikan Pancasila

Supaya tidak kebingungan, guru sebaiknya menyiapkan beberapa hal berikut:

  • Menguasai dokumen resmi:
    • Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025.
    • Dokumen CP Pendidikan Pancasila sesuai fase (A–F) untuk jenjang yang diajar.
  • Memahami peran baru mapel:
    • Pendidikan Pancasila sebagai “rumah besar” nilai Pancasila dan kewarganegaraan, bukan sekadar hafalan pasal-pasal.
    • Keterkaitan dengan projek Profil Pelajar Pancasila (P5) di sekolah.
  • Mampu menyusun perangkat ajar ala Kurikulum Merdeka:
    • Menurunkan CP menjadi TP (Tujuan Pembelajaran) dan ATP (Alur Tujuan Pembelajaran).
    • Menyusun modul ajar yang menggabungkan diskusi, studi kasus, simulasi, dan projek kewarganegaraan.
  • Sensitivitas nilai keagamaan & kearifan lokal:
    • Memastikan semua contoh dan diskusi PPKn selaras dengan nilai Islam dan norma daerah, misalnya dalam topik HAM, demokrasi, dan toleransi.

Langkah adaptasi guru PPKn terhadap perubahan kurikulum

Berikut alur praktis yang bisa diikuti guru PPKn/Pendidikan Pancasila agar tidak “tenggelam” oleh istilah baru:

1. Baca ringkasan regulasi, jangan langsung lompat ke format

  1. Mulai dari ringkasan resmi Permendikdasmen 13/2025 dan penjelasan Kurikulum Merdeka tahun pelajaran 2025/2026.
  2. Catat poin yang menyentuh:
    • Nama mapel PPKn → Pendidikan Pancasila.
    • Posisi Kurikulum Merdeka vs Kurikulum 2013 di sekolah Anda.

2. Petakan CP Pendidikan Pancasila dan profil pelajar Pancasila

  1. Unduh CP Pendidikan Pancasila untuk fase yang sesuai jenjang (SD/SMP/SMA).
  2. Beri stabilo pada bagian yang:
    • Berhubungan langsung dengan materi lama PPKn (Pancasila, UUD, NKRI, HAM, demokrasi, persatuan, dll).
    • Menuntut perubahan pendekatan (misalnya penekanan projek dan profil pelajar Pancasila).
  3. Hubungkan tiap CP dengan dimensi Profil Pelajar Pancasila (iman & akhlak mulia, gotong royong, dll.).

3. Turunkan menjadi TP–ATP dan modul ajar yang realistis

Setelah memahami CP, guru bisa:

  • Menyusun Tujuan Pembelajaran (TP) yang spesifik dan terukur.
  • Menata TP dalam ATP (Urutan pertemuan sepanjang semester).
  • Mendesain modul ajar yang:
    • Mengurangi ceramah panjang dan memperbanyak diskusi kasus (misal, kasus nyata pelanggaran HAM namun dijelaskan sejalan dengan nilai Islam dan Pancasila).
    • Memasukkan projek kecil: poster nilai Pancasila, kampanye anti-bully, simulasi musyawarah kelas, dll.

4. Lakukan “penyelarasan istilah” di kelas

Karena di Kurikulum 2013 masih ada istilah PPKn dan di Kurikulum Merdeka ada istilah Pendidikan Pancasila, guru bisa menjelaskan ke siswa:

  • Bahwa hakikatnya sama: mempelajari Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, HAM, kewajiban warga negara, dan sebagainya.
  • Nama boleh berganti, tapi tujuan membentuk warga negara yang beriman, berakhlak mulia, taat aturan, dan cinta tanah air tetap sama.

5. Perkuat kolaborasi lewat KKG/MGMP

Jangan kerjakan “sendirian”. Manfaatkan forum guru:

  • Berbagi contoh ATP dan modul ajar.
  • Mendiskusikan cara mengintegrasikan isu aktual (hoaks, literasi digital, radikalisme) dengan kacamata Islam & Pancasila yang seimbang.

Tips agar pembelajaran PPKn lebih relevan dan islami di era Kurikulum Merdeka

1. Gunakan kasus nyata Indonesia, bukan hanya contoh luar negeri

Misalnya saat menjelaskan:

  • Persatuan dan kesatuan: hubungkan dengan Sumpah Pemuda, konflik SARA, dan pentingnya ukhuwah yang benar.
  • HAM: bahas hak dan kewajiban sesuai UUD 1945 dan juga ajaran Islam tentang menjaga jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta.

2. Selipkan dalil dan nilai keislaman yang lurus (tanpa politisasi)

  • Pada tema keadilan, amanah, musyawarah, guru bisa menyebut ayat/hadits yang disepakati ulama tentang wajibnya adil, jujur, dan taat kepada pemimpin dalam perkara yang ma’ruf.
  • Hindari menjadikan pelajaran PPKn sebagai ajang atau membenarkan kezaliman.

3. Tegaskan perbedaan antara “hak” dan “kebebasan tanpa batas”

Salah satu masalah zaman sekarang adalah:

  • Siswa mengira “kebebasan berpendapat” = boleh menghina agama, orang tua, atau melecehkan syariat.

Guru perlu menjelaskan bahwa:

  • Dalam Pancasila dan konstitusi, hak asasi selalu diiringi kewajiban asasi dan dibatasi nilai moral, agama, dan hukum.

4. Manfaatkan projek yang dekat dengan kehidupan siswa

  • Projek “lingkungan sehat” yang mengasah tanggung jawab sosial.
  • Projek “anti-bullying di sekolah” yang menumbuhkan empati dan keberanian menegakkan kebenaran.
  • Projek “hari tanpa hoaks” yang melatih literasi digital dan tabayyun sebelum menyebarkan informasi.

Risiko jika guru tidak mengikuti perubahan kurikulum

Kalau guru mengabaikan perkembangan Kurikulum Merdeka dan regulasi terbaru, beberapa risiko yang mungkin muncul:

  • Perangkat ajar tidak sesuai standar:
    • CP, TP, dan ATP tidak selaras dengan dokumen resmi.
    • Nilai rapor sulit dipertanggungjawabkan saat akreditasi atau supervisi.
  • Siswa tidak siap menghadapi zaman:
    • Kurang literasi digital, tidak kritis pada informasi, mudah termakan provokasi.
  • Peluang pengembangan karier guru berkurang:
    • Kurang dipercaya menjadi guru penggerak, narasumber KKG/MGMP, atau tim kurikulum.
  • Potensi gesekan nilai:
    • Tanpa pemahaman yang baik, guru bisa salah memposisikan nilai agama dan negara; misalnya mengira nilai Islam bertentangan dengan Pancasila, padahal sebenarnya banyak titik temu seperti keadilan, persatuan, dan akhlak mulia.

FAQ perubahan kurikulum 2026 dan PPKn

1. Apakah tahun 2026 akan ada kurikulum baru lagi menggantikan Kurikulum Merdeka?

Berdasarkan Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025, pemerintah menegaskan bahwa tidak ada pergantian kurikulum nasional; satuan pendidikan tetap dapat menggunakan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2025/2026. Jika ada perubahan, sifatnya lebih pada penyempurnaan dan bukan ganti kurikulum total.

2. Apakah PPKn benar-benar dihapus dalam Kurikulum Merdeka?

Yang terjadi adalah perubahan nama: di Kurikulum Merdeka, mapel PPKn menjadi Pendidikan Pancasila. Muatan isinya tetap meliputi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, HAM, kewajiban warga negara).

3. Apa perbedaan utama PPKn Kurikulum 2013 dengan Pendidikan Pancasila Kurikulum Merdeka?

Secara garis besar:

  • Kurikulum 2013 menggunakan istilah PPKn, sedangkan Kurikulum Merdeka menggunakan istilah Pendidikan Pancasila.
  • Kurikulum Merdeka lebih menekankan pada CP (Capaian Pembelajaran) dan projek Profil Pelajar Pancasila, bukan sekadar KD dan konten materi.

4. Bagaimana nasib guru PPKn di era Kurikulum Merdeka?

Guru PPKn tidak “hilang”, tetapi bertransformasi menjadi guru Pendidikan Pancasila. Tugasnya justru semakin strategis: membimbing karakter, literasi kewargaan digital, dan kepekaan sosial siswa melalui kelas dan projek.

5. Bagaimana cara menyeimbangkan nilai Islam dan Pancasila dalam pembelajaran?

Guru dapat:

  • Menjelaskan bahwa banyak nilai Pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, keadilan sosial) sejalan dengan ajaran Islam.
  • Memberi contoh warga negara yang taat beragama namun tetap menghormati hukum negara dan hak orang lain.
  • Menghindari sikap ghuluw (berlebihan) dan juga sikap meremehkan syariat; keduanya tidak sesuai dengan manhaj salaf.

Baca juga

Comments

Post a Comment

Edukasi Terpopuler

Connect With Us

Copyright @ 2023 beginisob.com, All right reserved