Apa yang harus dicek di OSS setelah memiliki SNI?

Pelaku usaha perlu memastikan bahwa data sertifikat SNI telah tercatat di OSS pada bagian perizinan yang relevan, status Sertifikat Standar sudah berstatus 'Terverifikasi', dan mengikuti pembaruan jika ada perubahan regulasi terkait SNI wajib untuk produknya.

Panduan Lengkap Cara Mendapatkan Sertifikasi SNI untuk UMKM via OSS RBA 2025: Syarat, Langkah, dan Tips Sukses

Q: Apakah semua UMKM wajib punya SNI?

Tidak semua UMKM wajib memiliki SNI. Kewajiban SNI tergantung jenis produk dan regulasi sektoral yang berlaku. Namun, memiliki SNI dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, mempermudah masuk ke pasar yang lebih besar, dan memperkuat daya saing produk.

Q: Apakah SNI Bina UMK sama dengan sertifikat SNI penuh?

SNI Bina UMK bukan sertifikat SNI penuh. SNI Bina UMK adalah skema pembinaan dan pemberian hak penggunaan Tanda SNI bagi UMK berisiko rendah yang terintegrasi dengan OSS, sedangkan sertifikat SNI penuh (SPPT-SNI) diperoleh melalui proses sertifikasi produk di Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan pengujian di laboratorium terakreditasi.

Q: Bisa tidak mengurus SNI hanya lewat OSS tanpa LSPro?

Untuk program SNI Bina UMK, pelaku usaha dapat memanfaatkan OSS RBA dan program pembinaan. Namun, untuk sertifikasi SNI produk penuh, terutama bagi komoditas SNI wajib, proses tetap harus melalui Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro). OSS berfungsi sebagai portal perizinan dan integrasi kewajiban SNI, bukan sebagai pengganti proses sertifikasi di LSPro.

Q: Berapa kisaran biaya sertifikasi SNI untuk UMKM?

Biaya sertifikasi SNI untuk UMKM bervariasi tergantung jenis produk, skema sertifikasi, dan kebijakan masing-masing LSPro. Beberapa program seperti SNI Bina UMK seringkali disubsidi atau digratiskan sebagai bagian dari pembinaan pemerintah. Untuk sertifikasi penuh, biasanya ada biaya pendaftaran, audit, dan uji laboratorium.

Di tahun 2025, pemerintah semakin serius mendorong UMKM naik kelas lewat standarisasi. Salah satu cara paling penting adalah dengan memiliki sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia) atau minimal akses SNI Bina UMK yang sudah terintegrasi dengan OSS RBA.

Masalahnya, banyak pelaku UMKM masih bingung:

“Bedanya SNI biasa dengan SNI Bina UMK itu apa?”
“Bisa nggak sih ngurus SNI lewat OSS RBA saja?”
“Berapa biayanya dan syaratnya apa saja?”

Artikel Beginisob.com ini membahas panduan lengkap cara mendapatkan SNI untuk UMKM via OSS RBA tahun 2025: mulai dari syarat, langkah teknis, sampai tips sukses agar pengajuanmu tidak bolak-balik revisi.

Apa Itu SNI, SNI Bina UMK, dan OSS RBA?

Apa Itu SNI?

SNI (Standar Nasional Indonesia) adalah standar teknis nasional yang ditetapkan oleh BSN (Badan Standardisasi Nasional) untuk memastikan mutu, keamanan, dan keselamatan produk atau jasa. Untuk produk tertentu, SNI bersifat wajib, sedangkan untuk produk lain bisa bersifat sukarela namun sangat dianjurkan.

Apa Itu SNI Bina UMK?

SNI Bina UMK adalah skema khusus dari BSN untuk usaha mikro dan kecil berisiko rendah. Melalui OSS RBA, ketika UMK mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan memenuhi kriteria tertentu, mereka bisa mendapatkan hak penggunaan Tanda SNI Bina UMK yang sifatnya pembinaan: ada pendampingan penerapan standar dan penguatan kualitas produk.

Apa Itu OSS RBA?

OSS RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach) adalah sistem perizinan berusaha terpusat berbasis tingkat risiko. Di sini pelaku usaha mengurus:

Registrasi usaha dan pembuatan NIB.
Perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko (rendah, menengah, tinggi).
Sertifikat Standar dan integrasi dengan kewajiban-kewajiban lain, termasuk SNI untuk komoditas tertentu.

Manfaat Sertifikasi SNI untuk UMKM

Bagi UMKM, SNI bukan sekadar “stempel resmi”, tapi juga:

Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keamanan produk.
Memudahkan masuk ke retail modern, marketplace besar, atau pengadaan pemerintah.
Memperbesar peluang ekspor karena punya standar yang diakui nasional.
Meningkatkan efisiensi proses produksi (standar = proses lebih rapi dan terukur).
Membedakan diri dari pesaing yang belum punya standar apa pun.

Jenis Jalur SNI untuk UMKM via OSS RBA

Secara garis besar, ada dua jalur utama yang relevan untuk UMKM di 2025:

1. Jalur SNI Bina UMK via NIB OSS RBA

Cocok untuk: UMK berisiko rendah (contoh: makanan olahan skala rumahan dengan kriteria tertentu) yang sedang atau baru mengurus NIB di OSS RBA.

Ciri utamanya:

Terintegrasi saat proses NIB di OSS RBA.
Fokus pada pendampingan dan pembinaan penerapan standar.
Relatif lebih ringan dan banyak program gratis / subsidi dari pemerintah.

2. Jalur Sertifikasi SNI Penuh (SPPT-SNI) via LSPro

Cocok untuk UMKM yang:

Memproduksi barang dengan SNI wajib (misalnya produk tertentu di sektor pangan, konstruksi, elektronik, dll sesuai regulasi).
Ingin meningkatkan daya saing dengan sertifikat SNI penuh dari LSPro (Lembaga Sertifikasi Produk).

Di jalur ini:

Kamu tetap memakai OSS RBA untuk legalitas usaha (NIB dan Sertifikat Standar).
Proses sertifikasi produk-nya dilakukan melalui LSPro terakreditasi dan lab uji yang diakreditasi KAN.
Setelah sertifikat SNI terbit, datanya bisa diintegrasikan dengan OSS untuk memenuhi kewajiban SNI wajib.

Syarat Umum UMKM untuk Mengurus SNI

Syarat detail bisa berbeda di tiap komoditas, tapi secara umum UMKM perlu menyiapkan:

Legalitas usaha: minimal NIB OSS RBA, NPWP (jika sudah wajib), dan data pemilik.
Data lengkap produk: nama dagang, jenis, komposisi (untuk pangan), spesifikasi teknis, label, kemasan.
Dokumen proses produksi: alur produksi, SOP sederhana, pencatatan bahan baku, dan kontrol kualitas.
Fasilitas produksi yang memenuhi persyaratan kebersihan dan keamanan (terutama untuk pangan).
Contoh produk untuk diuji di laboratorium (untuk sertifikasi SNI penuh).

Untuk program SNI Bina UMK, sering kali ada pendampingan dari BSN atau instansi terkait untuk membantu menyiapkan semua dokumen dan perbaikan proses produksi.

Langkah-Langkah Mendapatkan SNI via OSS RBA 2025

Berikut panduan praktis yang bisa kamu ikuti. Sesuaikan dengan jalur yang kamu pilih: SNI Bina UMK atau sertifikasi SNI penuh.

Langkah 1 – Siapkan Legalitas Dasar dan Data Usaha

Sebelum menyentuh SNI, pastikan kamu sudah menyiapkan:

KTP dan NIK pemilik.
Email aktif dan nomor HP yang selalu dipantau.
Data usaha: nama usaha, alamat, jenis usaha/KBLI, lokasi produksi.
NPWP (jika sudah punya atau diwajibkan).

Langkah 2 – Daftar dan Login di OSS RBA

Kunjungi situs resmi OSS RBA (portal pemerintah).
Registrasi akun pelaku usaha dengan NIK dan email.
Aktifkan akun melalui link verifikasi email.
Login dan mulai pengisian data usaha untuk memperoleh NIB.

Langkah 3 – Tentukan KBLI dan Klasifikasi Risiko Usaha

Pada proses pembuatan NIB, kamu diminta memilih:

KBLI (Kode Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang sesuai dengan kegiatan usaha.
Tingkat risiko: rendah, menengah rendah, menengah tinggi, atau tinggi.

Untuk UMK berisiko rendah, perizinan biasanya lebih sederhana. Di sinilah integrasi SNI Bina UMK masuk untuk sektor-sektor yang sudah ditetapkan pemerintah.

Langkah 4 – Dapatkan NIB dan Cek Hak SNI Bina UMK (Jika Masuk Skema)

Setelah semua data diisi dengan benar:

Sistem akan menerbitkan NIB dan perizinan dasar.
Untuk sektor tertentu, UMK berisiko rendah bisa memperoleh hak penggunaan Tanda SNI Bina UMK yang tercatat dalam sistem saat NIB terbit.

Jangan lupa unduh dokumen NIB dan simpan baik-baik. Periksa juga apakah ada informasi tambahan terkait pembinaan SNI atau program SNI Bina UMK.

Langkah 5 – Mendaftar Program Pendampingan SNI Bina UMK (Opsional tapi Direkomendasikan)

Jika usaha kamu masuk target program, kamu bisa mendaftar pendampingan/pembinaan SNI yang diselenggarakan oleh BSN atau mitra mereka. Umumnya tahapan pendampingan meliputi:

Identifikasi awal kesesuaian usaha dengan persyaratan SNI.
Gap analysis: membandingkan kondisi usaha saat ini vs standar SNI.
Pembenahan proses produksi, dokumentasi, dan kualitas produk.
Pengujian sampel produk di laboratorium terakreditasi (jika diperlukan).

Langkah 6 – Mengurus Sertifikasi SNI Penuh (SPPT-SNI) via LSPro

Jika produk kamu termasuk kategori yang wajib SNI atau kamu ingin sertifikasi SNI penuh, ikuti langkah ini:

Cari tahu regulasi SNI produkmu.
Cek peraturan SNI yang relevan (misalnya via website BSN atau kementerian teknis).
Pilih LSPro yang sesuai.
Pilih Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang ruang lingkup SNI-nya sesuai dengan jenis produkmu.
Ajukan permohonan sertifikasi ke LSPro.
Lengkapi formulir, lampirkan legalitas usaha (NIB, NPWP, akta, dll), dan data teknis produk.
Audit & pengambilan sampel.
LSPro akan melakukan audit ke lokasi produksi dan mengambil sampel untuk diuji di laboratorium terakreditasi.
Pengujian produk.
Produk diuji apakah memenuhi seluruh parameter yang dipersyaratkan dalam SNI.
Penerbitan sertifikat SNI.
Jika lulus, LSPro menerbitkan SPPT-SNI (sertifikat produk penggunaan tanda SNI).
Integrasi dengan OSS RBA.
Sertifikat SNI ini kemudian dilampirkan/diinput saat memenuhi kewajiban SNI dalam Sertifikat Standar di OSS RBA (untuk sektor yang mensyaratkan).

Langkah 7 – Pastikan Sertifikat Standar di OSS Berstatus “Terverifikasi”

Di dashboard OSS, pastikan status Sertifikat Standar (terkait SNI, jika ada) sudah: Terbit & Terverifikasi, bukan sekadar terbit. Status ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah memvalidasi pernyataanmu dan dokumen pendukung.

Tips Sukses Pengajuan SNI untuk UMKM

Mulai dari legalitas paling dasar dulu.
Pastikan NIB beres sebelum berambisi ke SNI penuh.
Jangan menunda perbaikan proses produksi.
SNI mensyaratkan konsistensi mutu, bukan hanya satu-dua kali produksi rapi.
Manfaatkan program pembinaan pemerintah (SNI Bina UMK, bootcamp, pendampingan).
Banyak program gratis atau disubsidi khusus untuk UMKM.
Simpan rapih semua dokumen.
Mulai dari SOP, catatan produksi, hingga hasil uji lab – ini semua bisa diminta saat audit.
Komunikatif dengan LSPro dan admin OSS.
Kalau ada status yang menggantung, jangan ragu menanyakan progres.

Contoh Strategi UMKM: Dari NIB Sampai SNI

Misal kamu punya UMKM makanan ringan:

Urus NIB lewat OSS RBA, pastikan KBLI dan risiko usaha tepat.
Cek apakah usahamu masuk program SNI Bina UMK atau pembinaan BSN.
Ikuti pendampingan untuk bereskan proses produksi dan dokumentasi.
Jika produk termasuk kategori SNI wajib, lanjut ke sertifikasi SNI penuh via LSPro.
Setelah sertifikat SNI terbit, upload/daftarkan di OSS sebagai bagian dari pemenuhan Sertifikat Standar.
Bangun branding: cantumkan klaim “Bersertifikat SNI” secara benar di kemasan, katalog, dan marketplace.

Untuk memperkuat kredibilitas bisnis, kamu juga bisa menulis cerita proses sertifikasi ini di website atau blog, misalnya di beginisob.com, agar calon pelanggan makin yakin dengan produkmu.

FAQ: Pertanyaan Umum SNI untuk UMKM via OSS RBA

1. Apakah semua UMKM wajib punya SNI?

Tidak semua. Wajib atau tidaknya SNI tergantung jenis produk dan regulasi sektoral. Namun, memiliki SNI (baik wajib maupun sukarela) akan sangat membantu meningkatkan daya saing produk.

2. Apakah SNI Bina UMK sama dengan sertifikat SNI penuh?

Tidak sama. SNI Bina UMK lebih ke program pembinaan dan penggunaan Tanda SNI untuk UMK yang terintegrasi dengan OSS, sedangkan sertifikat SNI penuh (SPPT-SNI) merupakan hasil proses sertifikasi produk melalui LSPro dan pengujian di laboratorium terakreditasi.

3. Bisa tidak mengurus SNI hanya lewat OSS tanpa LSPro?

Untuk program SNI Bina UMK, kamu cukup melalui OSS dan mengikuti pembinaan. Tetapi untuk sertifikasi SNI produk penuh (terutama SNI wajib), tetap harus melalui LSPro dan proses sertifikasi formal. OSS berperan sebagai portal perizinan dan integrasi kewajiban SNI.

4. Berapa kisaran biaya sertifikasi SNI untuk UMKM?

Biaya tergantung jenis produk, LSPro, dan skema sertifikasi. Program SNI Bina UMK sering kali disubsidi atau digratiskan sebagai bagian dari pembinaan. Untuk SNI penuh, ada biaya pendaftaran, audit, dan uji laboratorium. UMKM bisa memanfaatkan program bantuan/insentif dari pemerintah bila tersedia.

5. Apa yang harus dicek di OSS setelah punya SNI?

Pastikan:

Data SNI/sertifikat sudah tercantum di bagian perizinan usaha yang relevan.
Status Sertifikat Standar yang berkaitan dengan SNI sudah “Terverifikasi”, bukan hanya terbit.
Jika ada perubahan regulasi, ikuti masa transisi yang ditetapkan dan ajukan pembaruan bila dibutuhkan.