Jelaskan Pengertian Blended Learning di PPKn Sekolah Dasar: Contoh dan Manfaat di Era Digital 2026

Diperbarui: 30 November 2025

Ringkasan cepat:

• Blended learning adalah model pembelajaran yang mencampur tatap muka di kelas dengan aktivitas belajar daring/online yang terencana, bukan sekadar memberi tugas lewat WhatsApp.
• Dalam PPKn/Pendidikan Pancasila SD, blended learning sangat cocok untuk diskusi nilai Pancasila, latihan sikap kewarganegaraan, projek sederhana, dan literasi digital yang Islami dan aman bagi anak.
• Guru perlu menyiapkan perangkat (HP/laptop), akses internet yang terukur, akun belajar yang aman, dan kesepakatan bersama orang tua sebelum menerapkan blended learning.
• Manfaat utama: kelas lebih hidup, siswa lebih aktif mencari informasi sendiri, sikap kewarganegaraan meningkat, dan guru bisa mengaitkan PPKn dengan dunia digital yang mereka hadapi setiap hari.
• Artikel ini menjelaskan pengertian blended learning di PPKn SD, contoh konkret kegiatan, langkah penerapan, tips agar tetap sesuai syariat Islam, serta risiko jika diterapkan tanpa kontrol.

Daftar isi

• Kapan guru SD perlu menerapkan blended learning di PPKn?
• Apa itu blended learning dalam PPKn Sekolah Dasar?
• Syarat dasar menerapkan blended learning PPKn di SD
• Langkah menerapkan blended learning PPKn di SD
• Contoh aktivitas blended learning PPKn SD
• Tips agar blended learning PPKn tetap Islami dan aman
• Risiko dan tantangan blended learning PPKn di SD
• FAQ blended learning PPKn Sekolah Dasar
• Baca juga

Kapan guru SD perlu menerapkan blended learning di PPKn?

Tidak semua sekolah punya kondisi sama. Guru SD tidak wajib memaksakan blended learning kalau sarana benar-benar belum mendukung. Namun blended learning mulai perlu dipikirkan ketika:

• Sekolah sudah menerapkan Kurikulum Merdeka dan menuntut pembelajaran lebih aktif, kontekstual, dan terkait Profil Pelajar Pancasila.
• Mayoritas siswa memiliki akses minimal (misalnya HP orang tua dengan paket data terbatas atau Wi-Fi sekolah) yang bisa dipakai secara terjadwal, bukan sepanjang hari.
• Guru ingin menghubungkan materi PPKn dengan dunia digital yang dekat dengan siswa (video edukasi bertema Pancasila, simulasi musyawarah online, kuis interaktif).
• Orang tua dan sekolah sudah sepakat membuat aturan penggunaan gadget yang lebih terarah, bukan sekadar hiburan.

Apa itu blended learning dalam PPKn Sekolah Dasar?

Secara umum, blended learning adalah model pembelajaran yang menggabungkan belajar tatap muka di kelas dengan belajar online/daring, baik secara sinkron (langsung, misalnya Google Meet) maupun asinkron (tugas di platform belajar, video, kuis yang bisa diakses kapan saja).

Dalam konteks PPKn/Pendidikan Pancasila SD:

• Bagian tatap muka bisa fokus pada diskusi nilai, permainan peran (role-play), musyawarah kelas, pembiasaan sikap.
• Bagian online bisa berupa:
  • Menonton video pendek nilai Pancasila (yang sudah difilter guru).
  • Mengerjakan kuis tentang hak dan kewajiban di rumah/sekolah.
  • Mengunggah foto projek poster “persatuan dan kesatuan” yang dibuat di rumah.

Intinya, blended learning bukan hanya “PR via WhatsApp”, tapi gabungan yang terencana antara belajar di kelas dan aktivitas digital yang jelas tujuannya.

Syarat dasar menerapkan blended learning PPKn di SD

Sebelum memulai, guru sebaiknya memastikan beberapa syarat minimal berikut:

• Sarana teknologi:
  • Sekolah punya setidaknya proyektor/TV + speaker untuk menayangkan materi digital di kelas.
  • Siswa memiliki akses HP/laptop orang tua yang bisa dipakai sesekali (tidak harus setiap hari).
• Akses internet yang terukur:
  • Bisa Wi-Fi sekolah, atau paket data yang digunakan untuk tugas tertentu, bukan scroll media sosial bebas.
• Literasi digital dasar:
  • Siswa tahu cara membuka link, menonton video, mengisi kuis sederhana.
  • Orang tua tahu cara membantu anak masuk ke grup/kelas online tanpa mengakses konten yang tidak perlu.
• Kesepakatan bersama orang tua:
  • Durasi penggunaan HP untuk tugas sekolah.
  • Jam mengerjakan tugas (misal: maksimal sampai jam 8 malam).
  • Larangan jelas terhadap konten haram atau situs yang tidak pantas.
• Kesiapan guru:
  • Memahami materi PPKn SD (Pancasila, persatuan, HAM, hak–kewajiban, dll.).
  • Mau belajar menggunakan platform sederhana (Google Classroom, WhatsApp, atau LMS sederhana lainnya).

Langkah menerapkan blended learning PPKn di SD

Berikut panduan langkah demi langkah yang bisa disesuaikan dengan kondisi sekolah:

1. Tentukan tujuan dan materi PPKn yang akan dibelajarkan

• Pilih kompetensi/topik, misalnya:
  • Hak dan kewajiban di rumah dan sekolah.
  • Makna persatuan dan kesatuan.
  • Penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
• Tetapkan tujuan pembelajaran yang jelas: setelah belajar, siswa diharapkan dapat menjelaskan, memberi contoh, atau mempraktikkan sikap tertentu.

2. Rancang alur tatap muka dan online (campuran yang seimbang)

Misalnya, untuk satu topik “persatuan dan kesatuan di sekolah”:

• Pertemuan tatap muka 1:
  • Guru mengajak diskusi awal: apa itu persatuan dan kesatuan?
  • Membacakan teks pendek atau cerita yang menggambarkan persatuan di kelas.
• Tugas online:
  • Siswa menonton video singkat yang sudah disaring guru (misalnya animasi tentang kerja sama di sekolah).
  • Siswa menjawab 3–5 pertanyaan refleksi di Google Form atau buku tugas lalu difoto dan dikirim.
• Pertemuan tatap muka 2:
  • Mengulas jawaban siswa dan melakukan role-play (misalnya simulasi menyelesaikan konflik di kelas).
  • Siswa membuat poster sederhana tentang pentingnya persatuan.

3. Pilih platform dan media yang sederhana

Untuk SD, jangan terlalu rumit. Beberapa opsi:

• WhatsApp/Telegram orang tua – untuk mengirim pengumuman, link, dan foto tugas.
• Google Classroom – jika sekolah sudah terbiasa, untuk mengelola tugas dan materi.
• Video pendek – bisa buatan guru sendiri (rekam penjelasan singkat) atau video edukasi yang sudah dicek isinya.
• Kuis online sederhana – misalnya Google Form dengan pilihan ganda atau isian singkat.

4. Integrasikan nilai Profil Pelajar Pancasila dan karakter Islami

Saat merancang aktivitas, kaitkan dengan:

• Dimensi Profil Pelajar Pancasila (beriman dan berakhlak mulia, gotong royong, bernalar kritis, dll.).
• Nilai-nilai Islam: jujur, amanah, taat aturan, menghormati orang tua, guru, dan teman.

Misalnya, dalam tugas online tentang hoaks:

• Siswa diminta menyebutkan contoh informasi yang perlu dicek kebenarannya.
• Guru mengaitkan dengan ajaran tabayyun (klarifikasi sebelum menyebarkan berita).

5. Lakukan evaluasi yang menggabungkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan

• Pengetahuan:
  • Kuis online tentang Pancasila, hak dan kewajiban, persatuan.
• Sikap:
  • Observasi sikap siswa di kelas, cara mereka menyampaikan pendapat, menghargai teman.
• Keterampilan:
  • Produk projek (poster, video pendek, tulisan refleksi) yang dibuat dengan bimbingan guru dan orang tua.

Contoh aktivitas blended learning PPKn SD

1. Projek “Hari Tanpa Hoaks”

• Tatap muka:
  • Guru menjelaskan bahaya hoaks dan pentingnya tabayyun.
• Online:
  • Siswa dan orang tua diminta mencari satu contoh berita di internet lalu mendiskusikan: ini fakta atau opini? apa sumbernya?
  • Siswa mengisi form singkat tentang hasil diskusi.
• Penutup:
  • Di kelas, siswa berbagi pengalaman dan membuat poster slogan anti-hoaks.

2. Galeri “Praktik Sila Pancasila di Rumah”

• Siswa diminta memilih salah satu sila, misalnya sila ke-2 (kemanusiaan yang adil dan beradab), lalu:
  • Membantu orang tua di rumah (contoh: merapikan rumah, berbagi makanan ke tetangga).
  • Orang tua memfoto kegiatan itu dan mengirim ke guru.
• Di kelas, guru menampilkan foto-foto (dengan izin), lalu mengajak siswa menceritakan makna perbuatan mereka.

3. Simulasi musyawarah kelas (luring + daring)

• Online:
  • Guru mengirim pertanyaan: “Kegiatan apa yang ingin kalian lakukan untuk memperkuat persatuan di kelas?”
  • Siswa menjawab lewat form/WA dengan bantuan orang tua.
• Tatap muka:
  • Siswa membawa ide yang terkumpul, lalu melakukan musyawarah untuk memilih satu kegiatan (misal kerja bakti kelas, bakti sosial kecil, dsb.).

Tips agar blended learning PPKn tetap Islami dan aman

• Filter semua konten digital:
  • Guru wajib menonton dulu video/link sebelum dibagikan, pastikan tidak ada musik dan visual yang tidak pantas, tidak ada unsur maksiat atau ide yang bertentangan dengan aqidah.
• Batasi durasi layar:
  • Tugas online jangan menuntut anak menatap layar berjam-jam. Cukup 10–20 menit, selebihnya kegiatan offline (menulis, menggambar, membantu orang tua).
• Libatkan orang tua sebagai pengawas:
  • Sampaikan bahwa tugas online sebaiknya dikerjakan saat orang tua bisa mendampingi.
• Jaga adab digital:
  • Ajarkan adab mengirim pesan di grup: tidak spamming, tidak bercanda berlebihan, tidak mengirim stiker/gambar yang tidak pantas.
• Tegaskan bahwa HP adalah alat, bukan tujuan:
  • Orientasi utama tetap ilmu dan akhlak, bukan sekadar “keren karena belajar pakai gadget”.

Risiko dan tantangan blended learning PPKn di SD

Kalau tidak dirancang dengan hati-hati, blended learning bisa membawa beberapa risiko:

• Distraksi:
  • Anak malah membuka game atau video lain di luar materi.
• Kesenjangan akses:
  • Tidak semua siswa punya perangkat/kuota memadai, sehingga ada yang tertinggal.
• Beban orang tua:
  • Kalau tugas online terlalu sering dan rumit, orang tua bisa merasa terbebani.
• Kecanduan gadget jika tidak dibatasi.
• Paparan konten buruk jika tidak ada pengawasan dan filter yang kuat.

Karena itu, blended learning sebaiknya diterapkan pelan-pelan, disesuaikan kemampuan sekolah, dan selalu dievaluasi bersama guru–kepala sekolah–orang tua.

FAQ blended learning PPKn Sekolah Dasar

1. Apa perbedaan blended learning dengan pembelajaran full online?

Blended learning menggabungkan tatap muka dan online. Siswa tetap datang ke sekolah, bertemu guru dan teman, lalu sebagian kegiatan (materi/latihan/projek) dilanjutkan secara online. Pembelajaran full online hampir semua aktivitas dilakukan lewat internet tanpa tatap muka langsung (misalnya masa darurat pandemi).

2. Apakah blended learning cocok untuk semua kelas SD?

Paling ideal untuk kelas atas (IV–VI) yang sudah lebih mandiri. Untuk kelas I–III, porsi online sebaiknya sangat sedikit, lebih banyak melibatkan orang tua sebagai pendamping. Semua tetap bergantung pada kesiapan sekolah dan keluarga.

3. Apakah blended learning membuat anak jadi lebih sering main HP?

Bisa iya, bisa tidak — tergantung aturan yang dibuat. Kalau guru dan orang tua:

• Memberikan tugas online seperlunya,
• Menentukan durasi dan jam kerja,
• Memantau apa yang dibuka anak,

…maka blended learning justru membantu anak menggunakan HP secara terarah, bukan sembarang bermain.

4. Apakah blended learning PPKn harus selalu menggunakan platform canggih?

Tidak. Untuk banyak sekolah, kombinasi tatap muka + tugas via WhatsApp + video sederhana + kuis Google Form sudah cukup. Yang penting adalah desain pembelajaran-nya, bukan kecanggihan aplikasinya.

5. Bagaimana agar blended learning PPKn tidak bertentangan dengan syariat Islam?

Beberapa prinsip yang bisa dijaga:

• Konten digital difilter dari hal-hal yang haram.
• Gadget tidak dipakai berlebihan dan tidak merusak kewajiban ibadah.
• Nilai PPKn (Pancasila, persatuan, keadilan) disampaikan sejalan dengan akidah dan akhlak Islam yang lurus, bukan untuk membenarkan kemaksiatan atau kezaliman.

• Penerapan Pancasila sebagai Dasar Negara pada Masa Awal Kemerdekaan
• Mengapa Persatuan dan Kesatuan Sangat Penting Bagi Bangsa Indonesia?
• Bagaimana Keterkaitan antara Hak Asasi Manusia dengan Kewajiban Asasi Manusia?
• Pertanyaan tentang Pendidikan Karakter dan Jawabannya
• Produk Unggulan Daerah di Indonesia (Contoh Materi IPS SD yang Bisa Dipadukan dengan PPKn)