Diperbarui: 29 November 2025
Ringkasan cepat:
- Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945, dengan kedaulatan di tangan rakyat tetapi dijalankan menurut konstitusi dan prinsip musyawarah perwakilan.
- Ciri-cirinya antara lain: kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan hukum, pemilu langsung–umum–bebas–rahasia–jujur–adil, pengambilan keputusan dengan musyawarah, menjunjung tinggi HAM, dan menjaga persatuan bangsa.
- Contoh penerapannya tampak pada pemilu, sidang MPR/DPR/DPRD, musyawarah di desa, penyusunan undang-undang, dan partisipasi warga dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
- Dari sudut pandang seorang muslim, Demokrasi Pancasila dipahami sebagai sistem politik negara; aqidah dan ibadah tetap mengikuti syariat, sementara musyawarah, keadilan, dan amar ma’ruf dapat diupayakan melalui jalur-jalur yang tidak melanggar aturan Allah.
- Bagi pelajar SMP/SMA, materi Demokrasi Pancasila sering muncul dalam soal uraian PPKn: diminta menjelaskan pengertian, ciri-ciri, dan contoh penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Daftar isi
- Kapan materi Demokrasi Pancasila penting dipahami pelajar?
- Apa pengertian Demokrasi Pancasila menurut UUD 1945 dan para ahli?
- Syarat dan prinsip utama Demokrasi Pancasila
- Ciri-ciri Demokrasi Pancasila dalam kehidupan bernegara
- Contoh penerapan Demokrasi Pancasila di Indonesia
- Risiko dan penyimpangan jika Demokrasi Pancasila tidak dijalankan dengan benar
- FAQ: Pertanyaan umum tentang Demokrasi Pancasila
- Baca juga di Beginisob.com
Kapan materi Demokrasi Pancasila penting dipahami pelajar?
Materi Demokrasi Pancasila mulai intens dipelajari di jenjang SMP dan SMA, terutama dalam mata pelajaran PPKn. Materi ini penting ketika:
- membahas sistem pemerintahan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945,
- memahami perbedaan Demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal atau otoriter,
- mengaitkan penerapan HAM, persatuan, dan keadilan dengan sistem politik Indonesia,
- menjelaskan peran lembaga negara (MPR, DPR, Presiden, Mahkamah Konstitusi, dll.) dalam menjalankan kedaulatan rakyat sesuai konstitusi.
Selain untuk ujian sekolah, pemahaman Demokrasi Pancasila juga penting agar generasi muda tidak mudah terprovokasi isu politik yang memecah belah persatuan bangsa.
Apa pengertian Demokrasi Pancasila menurut UUD 1945 dan para ahli?
1. Pengertian demokrasi secara umum
Secara umum, demokrasi sering diringkas sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Artinya, rakyat berperan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi (kedaulatan), sedangkan pemerintah hanyalah pelaksana amanah rakyat.
2. Pengertian Demokrasi Pancasila secara konstitusional
Dalam konteks Indonesia, demokrasi yang dianut adalah Demokrasi Pancasila. Secara sederhana, Demokrasi Pancasila dapat diartikan sebagai:
“Demokrasi yang berdasarkan kedaulatan rakyat menurut Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, tetapi dijalankan dengan tuntunan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa.”
Demokrasi Pancasila menolak kekuasaan absolut satu orang (diktator), menolak juga kebebasan tanpa batas. Kebebasan dan kekuasaan harus diatur oleh konstitusi dan nilai-nilai Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan).
3. Pengertian Demokrasi Pancasila menurut literatur
Beberapa literatur menyebut Demokrasi Pancasila sebagai sistem politik yang:
- menghubungkan prinsip demokrasi modern (kedaulatan rakyat, pemilu, HAM) dengan nilai budaya Indonesia seperti musyawarah dan gotong royong,
- menjunjung tinggi keadilan sosial dan persatuan, bukan hanya kebebasan individu,
- mengintegrasikan nilai agama dan moral dalam kehidupan politik dan kenegaraan.
4. Catatan dari sudut pandang Islam
Bagi seorang muslim, Demokrasi Pancasila dipahami sebagai sistem politik negara Indonesia yang diatur oleh konstitusi. Aqidah dan ibadah tetap merujuk pada Al-Qur’an dan Sunnah, sementara dalam ranah muamalah (urusan sosial dan kenegaraan), nilai syura (musyawarah), keadilan, dan amanah bisa diupayakan melalui mekanisme yang tersedia, selama tidak melanggar batas-batas syariat.
Syarat dan prinsip utama Demokrasi Pancasila
Agar Demokrasi Pancasila berjalan dengan benar, ada beberapa prinsip pokok yang harus dipenuhi:
- Kedaulatan di tangan rakyat tetapi pelaksanaannya diatur oleh UUD dan aturan perundang-undangan, bukan oleh kehendak penguasa semata.
- Pemerintahan berdasarkan hukum (rule of law), bukan berdasarkan kekuasaan pribadi.
- Permusyawaratan perwakilan: kebijakan penting diputuskan melalui wakil rakyat di lembaga perwakilan (DPR, DPRD, MPR) dengan semangat musyawarah dan mufakat.
- Penghormatan terhadap HAM yang sejalan dengan nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- Persatuan dan kesatuan bangsa: keputusan politik harus mempertimbangkan keutuhan NKRI dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
- Partisipasi aktif warga negara dalam pemilu, pengawasan kebijakan, dan kegiatan sosial politik yang sah.
Ciri-ciri Demokrasi Pancasila dalam kehidupan bernegara
Beberapa ciri Demokrasi Pancasila yang sering muncul di buku PPKn dan soal ujian antara lain:
- Kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut UUD NRI 1945.
- Pemilu dilaksanakan secara berkala dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).
- Pemerintahan berjalan berdasarkan konstitusi, bukan berdasarkan kekuasaan pribadi atau kelompok tertentu.
- Pengambilan keputusan mementingkan musyawarah untuk mufakat, bukan semata-mata voting suara terbanyak tanpa mempertimbangkan persatuan dan keadilan.
- Menjunjung tinggi HAM dan menghargai perbedaan (agama, suku, budaya) dalam koridor Pancasila.
- Tidak ada sistem partai tunggal yang mematikan kehidupan politik; partai yang ada bersaing secara sehat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat.
- Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab kepada rakyat melalui lembaga perwakilan dan mekanisme konstitusional.
Contoh penerapan Demokrasi Pancasila di Indonesia
1. Contoh di tingkat nasional
- Penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara berkala, untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin negara.
- Sidang MPR dan DPR yang membahas perubahan undang-undang, mengawasi pemerintah, dan menyerap aspirasi rakyat.
- Proses pembentukan undang-undang yang melibatkan pemerintah dan DPR melalui mekanisme rapat, pembahasan, dan uji publik.
2. Contoh di tingkat daerah
- Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung oleh rakyat.
- Sidang DPRD yang membahas APBD dan peraturan daerah untuk kepentingan masyarakat setempat.
- Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan warga untuk menyusun program pembangunan di daerah.
3. Contoh di lingkungan desa dan masyarakat
- Pemilihan kepala desa (pilkades) secara langsung.
- Rapat desa untuk membahas penggunaan dana desa demi kepentingan bersama.
- Forum warga yang mengundang aparat desa/kelurahan untuk menyampaikan aspirasi dan kritik secara santun.
4. Contoh dari sudut pandang pelajar
- Pemilihan ketua OSIS secara langsung oleh siswa.
- Musyawarah kelas untuk menentukan program kerja, jadwal piket, atau aturan bersama.
- Menyampaikan aspirasi siswa kepada sekolah melalui perwakilan OSIS atau perwakilan kelas dengan cara yang sopan dan bertanggung jawab.
Risiko dan penyimpangan jika Demokrasi Pancasila tidak dijalankan dengan benar
Sejarah Indonesia pernah mengalami beberapa periode ketika pelaksanaan demokrasi menyimpang dari semangat Pancasila, misalnya pada masa demokrasi parlementer yang terlalu liberal dan masa demokrasi terpimpin yang terlalu terpusat pada satu figur.
Jika Demokrasi Pancasila tidak dijalankan dengan baik, beberapa risiko yang bisa terjadi adalah:
- Dominasi kelompok tertentu yang mengabaikan kepentingan rakyat banyak.
- Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merusak kepercayaan rakyat kepada negara.
- Pelanggaran HAM karena kebebasan dan keadilan tidak dijaga dengan baik.
- Perpecahan bangsa karena perbedaan politik diprovokasi menjadi konflik identitas (suku, agama, ras, golongan).
- Melemahnya jati diri bangsa sebagai bangsa yang menjunjung Pancasila, gotong royong, dan persatuan.
FAQ: Pertanyaan umum tentang Demokrasi Pancasila
1. Jelaskan pengertian Demokrasi Pancasila secara singkat!
Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi di Indonesia yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, namun pelaksanaannya diatur oleh Pancasila dan UUD NRI 1945. Demokrasi ini menggabungkan prinsip demokrasi modern (pemilu, HAM, partisipasi rakyat) dengan nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial.
2. Sebutkan 5 ciri utama Demokrasi Pancasila!
Lima ciri utama yang sering muncul dalam buku PPKn antara lain:
- kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD,
- pemerintahan berdasarkan hukum, bukan kekuasaan pribadi,
- pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,
- pengambilan keputusan mengutamakan musyawarah untuk mufakat,
- menjunjung tinggi HAM, persatuan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Apa bedanya Demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal?
Demokrasi liberal lebih menekankan kebebasan individu seluas mungkin, selama tidak melanggar hukum positif. Demokrasi Pancasila, di sisi lain, menekankan keseimbangan antara kebebasan, tanggung jawab, dan nilai-nilai Pancasila, seperti Ketuhanan, Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan bangsa. Kebebasan tidak boleh digunakan untuk merusak moral, mengancam persatuan, atau menzalimi orang lain.
4. Berikan contoh penerapan Demokrasi Pancasila di sekolah!
Contohnya: pemilihan ketua OSIS secara langsung oleh siswa, rapat kelas untuk menentukan program kerja secara musyawarah, dan penyampaian aspirasi siswa kepada pihak sekolah melalui perwakilan OSIS atau ketua kelas dengan cara yang sopan. Itu semua mencerminkan kedaulatan rakyat, perwakilan, dan musyawarah dalam skala kecil.
5. Bagaimana hubungan Demokrasi Pancasila dengan HAM?
Demokrasi Pancasila menempatkan penghormatan terhadap HAM sebagai salah satu ciri pokoknya. Pancasila dan UUD 1945 memuat prinsip penghormatan martabat manusia, keadilan, dan kesetaraan di depan hukum. Namun, HAM dalam Demokrasi Pancasila tetap dibatasi oleh nilai Ketuhanan, moral, dan ketertiban umum, sehingga kebebasan tidak boleh dipakai untuk merusak akhlak atau mengganggu hak orang lain.
6. Bagaimana seorang muslim menyikapi Demokrasi Pancasila?
Seorang muslim tetap meyakini bahwa agama dan syariat Islam adalah pedoman tertinggi dalam akidah dan ibadah. Adapun Demokrasi Pancasila dipahami sebagai sistem politik dan kenegaraan Indonesia. Seorang muslim boleh berpartisipasi secara positif (misalnya memilih pemimpin yang lebih amanah, mengusulkan kebijakan yang baik, dan menolak kezaliman) selama caranya tidak melanggar batas-batas syariat dan tidak ikut dalam aktivitas yang jelas diharamkan.
Comments
Post a Comment