Skip to main content
Home  ›  Perizinan

Panduan Sertifikasi Halal Self Declare Gratis untuk UMKM Makanan Ringan 2026: Proses dari Awal Sampai Sertifikat

Diperbarui: 30 November 2025

Ringkasan cepat:

  • Mulai 2024–2026, produk makanan-minuman yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal, termasuk makanan ringan buatan UMKM rumahan.
  • Pemerintah memperpanjang program sertifikasi halal gratis (SEHATI) sampai 2026 dan menyiapkan kuota 1,35 juta UMKM di 2026, dengan skema self declare khusus UMK.
  • Self declare artinya pelaku UMK menyatakan sendiri kehalalan produknya dengan panduan pendamping PPH, tanpa audit LPH yang rumit, selama produk sederhana dan semua bahan jelas kehalalannya.
  • UMKM makanan ringan (keripik, cookies, snack kering, dll.) biasanya memenuhi kriteria produk sederhana & bahan halal, sehingga sangat cocok memanfaatkan jalur gratis ini.
  • Artikel ini menjelaskan: kapan harus daftar, syarat UMK yang lolos self declare, langkah detail di SIHALAL (dari HP), contoh dokumen, tips menghindari penolakan, dan FAQ.

Daftar isi

Kapan UMKM makanan ringan wajib mengurus sertifikat halal?

Berdasarkan UU Jaminan Produk Halal dan aturan turunannya, produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal secara bertahap. Tahap pangan olahan berjalan sampai sekitar 18 Oktober 2026 untuk banyak kategori produk, sehingga:

  • Jika Anda memproduksi makanan ringan (snack, keripik, kue kering, cookies, stick, biskuit rumahan, dll.) dan menjualnya ke publik, produk tersebut termasuk yang diarahkan untuk bersertifikat halal.
  • Semakin luas jangkauan pemasaran (masuk minimarket, supermarket, titip di toko, marketplace nasional), semakin besar urgensi sertifikat halal.
  • Program pemerintah justru menyediakan jalur gratis (self declare) agar UMKM tidak terbebani biaya.

Dari sisi syariat, menjaga kehalalan makanan adalah kewajiban. Sertifikat halal di sini bersifat administratif sebagai bukti formal di negara. Untuk rincian hukum fiqih dan kasus khusus, sebaiknya tetap merujuk penjelasan ulama yang terpercaya.

Apa itu sertifikasi halal self declare gratis untuk UMKM makanan ringan?

Sertifikasi halal self declare adalah skema sertifikasi halal untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di mana:

  • Pelaku usaha menyatakan sendiri bahwa produk dan proses produksinya halal.
  • Pernyataan itu dibimbing oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terdaftar resmi.
  • Keputusan akhir kehalalan produk tetap ditetapkan oleh Komisi Fatwa (dalam struktur MUI/BPJPH) berdasarkan data dan dokumen yang diunggah.
  • Biaya sertifikasi untuk jalur ini difasilitasi pemerintah (gratis) selama kuota masih tersedia, lewat program seperti SEHATI dan fasilitasi lainnya.

Untuk UMKM makanan ringan, self declare cocok jika:

  • Produk sederhana (misalnya keripik singkong, keripik pisang, peyek, cookies, stick keju, rempeyek, emping, snack kering).
  • Bahan baku 100% halal dan jelas (tidak memakai gelatin hewani meragukan, emulsifier tidak jelas, dan sejenisnya).
  • Proses produksi tidak rumit dan risikonya rendah (goreng, panggang, sangrai, tanpa pencampuran bahan haram/najis).

Syarat UMKM makanan ringan ikut sertifikasi halal self declare gratis 2026

Secara garis besar, ada tiga kelompok syarat: syarat usaha (UMK), syarat pelaku, dan syarat produk/proses. Rinciannya mengacu pada regulasi terbaru BPJPH tentang kriteria UMK dan manual SJPH self declare.

1. Syarat usaha (UMK)

  • Usaha masuk kategori Usaha Mikro atau Kecil (omzet dan aset sesuai batas UMK yang berlaku nasional).
  • Sudah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan legalitas dasar lain (minimal NIK, NIB; idealnya NPWP dan PIRT untuk produk pangan olahan rumahan).
  • Usaha dikelola perseorangan atau badan usaha kecil, bukan pabrik besar.

2. Syarat pelaku usaha

  • Pemilik dan penanggung jawab usaha beragama Islam (ini salah satu syarat yang umumnya disebut dalam skema self declare bagi UMK).
  • Bersedia menyusun dan menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sederhana sesuai format BPJPH (manual halal, daftar bahan, catatan produksi, dll.).
  • Bersedia didampingi Pendamping PPH yang terdaftar dan mengikuti arahan pendamping ketika mengisi dokumen di SIHALAL.

3. Syarat produk dan proses (khusus makanan ringan)

  • Produk tidak termasuk kategori berisiko tinggi (misalnya tidak menggunakan bahan daging/produk sembelihan kompleks dalam bentuk olahan tinggi).
  • Bahan baku:
    • Didominasi bahan nabati sederhana: tepung, minyak, gula, garam, bumbu kering, kacang-kacangan, buah, dan sejenisnya.
    • Bahan tambahan (perisa, pewarna, pengembang, emulsifier, margarin, dll.) jelas asal dan kehalalannya (ada logo halal, atau termasuk positive list bahan yang dikecualikan).
    • Tidak memakai bahan haram/najis: babi, turunannya, alkohol sebagai komponen utama, dan bahan berbahaya seperti formalin/boraks.
  • Proses produksi:
    • Dilakukan di tempat yang bersih, higienis, bebas najis, dan tidak bercampur dengan produksi makanan haram.
    • Peralatan tidak digunakan untuk mengolah produk haram; jika pernah, harus disucikan sesuai ketentuan.
  • Nama dan tampilan produk tidak meniru produk haram (misalnya tidak menyerupai bentuk babi/anjing, tidak menggunakan nama yang bertentangan dengan syariat Islam).

Jika usaha atau produk tidak memenuhi salah satu kriteria di atas, masih bisa mengurus sertifikat halal, tetapi biasanya lewat jalur reguler (berbayar, diaudit LPH), bukan self declare gratis.

Langkah daftar sertifikasi halal self declare gratis via SIHALAL dari HP

Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online melalui aplikasi SIHALAL (website maupun aplikasi), dengan alur yang dijabarkan dalam SOP BPJPH terbaru. Berikut alur praktisnya untuk UMKM makanan ringan:

1. Siapkan legalitas dan dokumen dasar

  • NIK, KK, dan data pemilik usaha.
  • NIB (jika belum punya, urus dulu lewat OSS RBA).
  • NPWP (jika ada), dan PIRT/BPOM kalau sudah pernah diurus.
  • Daftar produk makanan ringan yang akan disertifikasi (nama produk dan varian rasa).

2. Daftar akun dan login SIHALAL

  1. Buka ptsp.halal.go.id atau aplikasi SIHALAL dari HP.
  2. Pilih menu Daftar sebagai Pelaku Usaha.
  3. Isi data:
    • Nama lengkap dan NIK.
    • Email aktif dan nomor HP.
    • Password yang aman.
  4. Verifikasi akun melalui email/OTP yang dikirim.
  5. Login kembali dengan email dan password yang baru dibuat.

3. Lengkapi profil usaha di SIHALAL

  1. Masuk ke menu Profil Usaha / Data Pelaku Usaha.
  2. Lengkapi:
    • Nama usaha (misal: “Snack Halal Bunda”, “Keripik Syariah Cirebon”).
    • Alamat usaha (boleh rumah produksi).
    • NIB dan data legalitas lainnya.
    • Skala usaha: Mikro/Kecil.
  3. Simpan dan pastikan data sesuai dengan dokumen resmi.

4. Hubungi dan pilih Pendamping Proses Produk Halal (PPH)

  1. Cari informasi Pendamping PPH di wilayah Anda:
    • Lewat Kemenag kab/kota.
    • LP3H/orkom Islam/komunitas halal yang terdaftar.
  2. Konsultasikan:
    • Jenis produk snack yang akan didaftarkan.
    • Bahan baku dan kemungkinan kendala (misal emulsifier, shortening, keju, dsb.).
  3. Nantinya, Pendamping PPH akan membantu input data di SIHALAL dan memastikan berkas Anda sesuai ketentuan.

5. Ajukan permohonan sertifikat halal self declare

  1. Di dashboard SIHALAL, pilih layanan Sertifikat Halal, lalu pilih skema Fasilitasi / Self Declare (UMK) jika tersedia.
  2. Pilih produk yang akan disertifikasi dan isi data:
    • Nama produk dan kategori (misal: snack, cookies, keripik).
    • Komposisi lengkap dan asal bahan.
    • Proses produksi singkat (goreng, sangrai, panggang, dll.).
  3. Unggah dokumen yang diminta, misalnya:
    • Daftar bahan baku lengkap beserta bukti kehalalan.
    • Foto/denah dapur produksi.
    • Manual SJPH sederhana (format resmi BPJPH).

6. Proses verifikasi dan penetapan halal

  1. Pendamping PPH akan:
    • Memeriksa kelengkapan data dan dokumen.
    • Melakukan visit ke tempat usaha untuk mengecek proses produksi (sesuai SOP).
    • Mengunggah berita acara dan laporan pendampingan ke SIHALAL.
  2. Bpjph dan Komite Fatwa akan:
    • Menelaah data yang masuk.
    • Menetapkan status halal produk jika semua syarat terpenuhi.
  3. Jika disetujui, sertifikat halal terbit dalam bentuk elektronik (e-certificate) yang bisa diunduh dari akun SIHALAL.

7. Menggunakan logo halal dan menjaga SJPH

  • Setelah sertifikat terbit, Anda boleh mencantumkan logo halal resmi di kemasan sesuai ketentuan.
  • Jaga konsistensi bahan dan proses seperti dalam dokumen:
    • Jika mengubah bahan, konsultasikan ke pendamping dan laporkan sesuai prosedur.
    • Simpan bukti pembelian bahan, catatan produksi, dan laporan berkala untuk SJPH.

Contoh dokumen & isian penting untuk produk makanan ringan

Berikut contoh sederhana untuk memudahkan Anda saat mengisi di SIHALAL (sesuaikan dengan usaha masing-masing):

1. Contoh nama produk & kategori

  • Nama produk: Keripik Pisang Manis
  • Kategori: Makanan ringan / snack
  • Varian: original, cokelat, keju

2. Contoh komposisi dan bahan

Misalnya untuk varian “Keripik Pisang Manis Original”:

  • Pisang kepok matang
  • Gula pasir
  • Minyak goreng sawit
  • Garam halus

Bahan perlu didaftar bersama merk/suplier, dan bukti kehalalannya (logo halal di kemasan, termasuk dalam positive list, atau dokumen lain yang diakui).

3. Contoh deskripsi proses produksi

  1. Sortir pisang kepok, kupas, dan iris tipis.
  2. Cuci dan tiriskan.
  3. Goreng dalam minyak panas hingga kering dan renyah.
  4. Tiriskan minyak, lalu campur dengan larutan gula dan garam.
  5. Keringkan dan kemas dalam kemasan plastik metalize dengan sealer.

Tulis dengan bahasa sederhana tetapi jelas, sehingga pendamping dan BPJPH bisa melihat bahwa tidak ada proses yang berpotensi menimbulkan keharaman.

4. Contoh dokumen pendukung

  • Scan/foto NIB dan KTP pemilik.
  • Foto area produksi (dapur), alat utama, dan tempat penyimpanan bahan.
  • Daftar bahan halal (format SJPH) dan bukti pembelian.
  • Manual SJPH yang memuat komitmen halal, daftar bahan, prosedur pembersihan, dan seterusnya.

Tips agar sertifikat halal cepat terbit untuk UMKM makanan ringan

Banyak UMKM tersendat bukan karena sistemnya sulit, tapi karena kurang rapi di dokumen dan bahan. Berikut beberapa tips:

1. Rapikan dulu bahan baku sebelum daftar

  • Pastikan semua bahan yang dipakai tercatat, termasuk minyak, bumbu, perisa, pengembang, dan bahan tambahan lainnya.
  • Jika ada bahan yang belum jelas (misalnya emulsifier, margarin impor, perisa), segera:
    • Cari produk pengganti yang sudah jelas halal, atau
    • Minta informasi/sertifikat halal dari supplier.

2. Minimalisir variasi produk di awal

  • Daripada langsung mendaftarkan 10 varian snack, lebih baik:
    • Mulai dari 2–3 produk utama dengan komposisi paling rapi,
    • Setelah lancar dan sistem sudah terbiasa, baru menambah produk berikutnya.

3. Ikuti arahan pendamping PPH dengan tertib

  • Siapkan kuesioner dan formulir yang diberikan pendamping sebelum hari pendampingan.
  • Jawab pertanyaan dengan jujur dan lengkap, jangan menutupi penggunaan bahan yang meragukan.
  • Jika ada catatan perbaikan dari pendamping, selesaikan dulu sebelum lanjut proses.

4. Jaga kerapian catatan (nota, foto, dan form)

  • Simpan nota pembelian bahan di satu map atau folder digital.
  • Foto label kemasan bahan yang ada logo halal atau informasi produsen.
  • Gunakan format SJPH resmi agar tidak perlu mengulang penyusunan manual halal dari nol.

5. Hindari nama dan desain yang melanggar etika syar’i

  • Jangan menggunakan nama produk yang mengandung unsur maksiat, merujuk pada hewan haram, atau vulgar.
  • Jangan membuat kemasan yang menyerupai bentuk babi/anjing atau mengarah ke hal yang diharamkan.

Risiko menunda sertifikasi halal menjelang 18 Oktober 2026

Menjelang batas waktu wajib halal, antrian permohonan biasanya meningkat. Jika UMKM makanan ringan terus menunda, beberapa risiko yang bisa muncul:

  • Kesempatan program gratis terlewat – kuota self declare gratis terbatas per tahun; jika terlambat, bisa jadi hanya tersisa jalur reguler berbayar.
  • Kesulitan masuk pasar modern – minimarket, supermarket, dan marketplace besar makin ketat mensyaratkan sertifikat halal.
  • Potensi teguran dari pengawas – seiring penguatan pengawasan produk beredar, usaha tanpa sertifikat halal bisa mendapatkan teguran.
  • Kepercayaan konsumen menurun – konsumen muslim semakin sadar halal; label halal resmi memberi rasa aman dan menambah kepercayaan.

Karena itu, sebaiknya UMKM makanan ringan mulai menyiapkan diri dari sekarang: rapikan bahan, legalitas, dan dokumentasi, lalu segera mendaftar saat kuota fasilitasi dibuka di daerah masing-masing.

FAQ sertifikasi halal self declare UMKM makanan ringan

1. Apakah semua UMKM makanan ringan bisa ikut self declare gratis?

Tidak otomatis semua. Self declare khusus untuk UMK yang memenuhi kriteria: skala usaha mikro/kecil, pemilik beragama Islam, produk sederhana, bahan baku jelas kehalalannya, dan bersedia menerapkan SJPH serta didampingi Pendamping PPH. Jika tidak memenuhi syarat, tetap bisa mengurus sertifikat halal lewat jalur reguler.

2. Apakah program sertifikasi halal self declare selalu gratis?

Program fasilitasi sertifikasi halal gratis disediakan pemerintah dengan kuota tertentu tiap tahun. Selama kuota tersedia dan Anda terdaftar sebagai penerima fasilitas, prosesnya gratis. Jika kuota habis atau Anda tidak termasuk penerima fasilitasi, Anda bisa tetap mendaftar lewat jalur berbayar.

3. Berapa lama proses sertifikasi halal self declare sampai sertifikat terbit?

Lama proses bisa berbeda setiap daerah dan periode. Secara umum, jika data dan dokumen lengkap, pendampingan lancar, dan tidak ada revisi besar, prosesnya bisa relatif singkat dibanding jalur reguler. Namun, mendekati tenggat wajib halal, antrian bisa lebih padat sehingga waktu proses berpotensi lebih panjang.

4. Bagaimana kalau saya mengubah resep atau bahan setelah sertifikat halal terbit?

Setiap perubahan bahan atau proses yang signifikan wajib dilaporkan. Umumnya Anda harus:

  • Konsultasi dulu dengan pendamping.
  • Memperbarui daftar bahan dan dokumen di SJPH.
  • Mengajukan perubahan data di sistem sesuai prosedur BPJPH.

Jangan mengganti bahan sembarangan (misalnya mengganti emulsifier dengan yang belum jelas) tanpa memastikan status halalnya.

5. Apakah sertifikat halal self declare kualitasnya di bawah sertifikat halal reguler?

Dari sisi status kehalalan, sertifikat halal self declare dan reguler sama-sama resmi dan diakui BPJPH serta Komite Fatwa. Perbedaannya terutama pada mekanisme pemeriksaan (self declare memakai pernyataan pelaku UMK dan pendampingan, sedangkan reguler diaudit langsung LPH) dan pembiayaan (self declare difasilitasi gratis untuk UMK yang memenuhi syarat).

Baca juga

Comments

Post a Comment

Edukasi Terpopuler

Connect With Us

Copyright @ 2023 beginisob.com, All right reserved